Pasuruan – Penantian warga Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah mulai berbuah manis. Sebanyak 500 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diserahkan kepada warga secara bertahap di Balai Desa, Rabu (4/11/2026).

Penyerahan sertifikat tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang selama ini mengandalkan dokumen berupa surat keterangan jual beli dari desa sebagai bukti kepemilikan tanah.

Kepala Desa Kepulungan, Didik Hartono, mengatakan program PTSL merupakan bagian dari upaya pemerintah desa dalam merealisasikan visi dan misi, khususnya membantu masyarakat memperoleh legalitas tanah yang memiliki kepastian hukum.

Menurutnya, pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik. Hingga saat ini, sebanyak 1.800 berkas permohonan PTSL telah diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan seluruhnya masih dalam proses penyelesaian.

“Seluruh tahapan program ini kami laksanakan secara transparan dan terstruktur. Berkas warga yang sudah lengkap diserahkan langsung kepada pamong desa sesuai alur yang disepakati, tanpa melalui perantara,” kata Didik.

Ia menjelaskan, penyerahan sertifikat dilakukan secara bertahap sesuai dengan proses penyelesaian berkas. Dalam penyerahan kali ini, sebanyak 500 sertifikat tanah dibagikan kepada warga yang berhak menerima.

Didik juga menegaskan bahwa kewenangan pemerintah desa dalam program PTSL terbatas pada pengajuan dan pendampingan administrasi berkas masyarakat. Sementara itu, urusan keuangan dan pembiayaan menjadi kewenangan BPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia berharap program PTSL dapat membantu semakin banyak warga Kepulungan memperoleh sertifikat tanah, sehingga memiliki bukti legalitas yang lebih kuat sekaligus mengurangi potensi sengketa pertanahan di kemudian hari.

Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh masyarakat. Dwi, warga Dusun Arcopodo, mengaku terbantu dengan adanya PTSL karena proses pengurusan dokumen tanah dinilai lebih mudah dan terjangkau.

“Pengurusannya mudah, tidak ribet, dan biayanya terjangkau. Kami cukup mengurus dokumen melalui balai desa,” ujar Dwi.

Bagi warga, sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administratif, melainkan bukti penting untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

Melalui program PTSL yang terus berjalan, Pemerintah Desa Kepulungan berharap semakin banyak masyarakat dapat memperoleh sertifikat tanah dan merasakan manfaat dari kepemilikan dokumen pertanahan yang sah. (KIM Pulung)